Sementara itu, Amnesty International menyebut penutupan itu "keputusan keji dan sembrono" pada saat Myanmar sedang menghadapi kudeta, konflik sipil selama bertahun-tahun, dan krisis COVID-19.

Panglima militer Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada 1 Februari, menuduh Suu Kyi dan NLD-nya gagal menindaklanjuti keluhan militer bahwa pemilihan November lalu dirusak oleh penipuan. Komisi pemilihan mengatakan tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan berjanji akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan baru, tanpa memberikan kerangka waktu. Suu Kyi, seorang peraih Nobel Perdamaian, telah didakwa dengan mengimpor enam walkie-talkie secara ilegal, sementara Presiden Win Myint yang dicopot dituduh melanggar pembatasan COVID-19. Tidak ada yang terlihat sejak kudeta. Pengacara mereka mengatakan mereka ditahan di rumah mereka.

Kudeta telah memicu kemarahan internasional, dengan Amerika Serikat mempertimbangkan sanksi terhadap para jenderal dan Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan semua tahanan. Ini juga memperdalam ketegangan antara AS dan China, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak diplomat tinggi China Yang Jiechi dalam panggilan telepon pada hari Jumat untuk mengutuk kudeta tersebut, kata Departemen Luar Negeri.

Para jenderal memiliki sedikit kepentingan luar negeri yang rentan terhadap sanksi, tetapi investasi bisnis militer yang ekstensif dapat menderita jika mitra asing pergi - seperti yang dikatakan perusahaan minuman Jepang Kirin Holdings pada hari Jumat.

Sementara itu, kantor menteri luar negeri Australia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa pemerintah "sangat prihatin dengan laporan Australia dan warga negara asing lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar".