RIAU24.COM -   Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan sanksi bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang baru saja di perpanjang pada 9 Februari 2021.

Perpanjangan PPKM sesuai dengan Instruksi Mendagri No.3/2021 tentang Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

Setelah memperpanjang PPKM, pemerintah menurutnya tak memberikan sanksi tegas agar para pelanggar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pertanyaanya itu disampaikannya melalui akun media sosial Twitter miliknya @MardaniAliSera, Rabu, 10 Februari 2021.

"Dalam lingkup kecil seperti desa, kelurahan, dan RW. Namun pemerintah tidak mengatur sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro tersebut. Efektifkah?," sebutnya.

Tak hanya itu, PPKM Mikro menurutnya juga menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang menjadi acuan pembatasan di daerah.