Sesi darurat Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Jumat menyerukan pemerintah militer baru untuk membebaskan semua orang yang "ditahan secara sewenang-wenang" dan agar militer menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Sekutu tradisional angkatan bersenjata negara itu, termasuk Rusia dan China, telah memisahkan diri dari apa yang mereka gambarkan sebagai campur tangan dalam "urusan dalam negeri" Myanmar.

Penguasa militer bersikeras bahwa mereka mengambil alih kekuasaan secara sah dan telah menginstruksikan jurnalis di negara itu untuk tidak menyebut dirinya sebagai pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta.

"Kami memberi tahu ... wartawan dan organisasi media berita untuk tidak menulis untuk menimbulkan keresahan publik," kata pemberitahuan yang dikirim oleh kementerian informasi ke klub koresponden asing negara itu pada Sabtu malam.

Militer melancarkan kudeta setelah apa yang diklaim sebagai kecurangan yang meluas dalam pemilihan November, dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dengan telak. Komisi pemilihan telah menolak klaim tersebut.

Sekitar 400 orang telah ditangkap sejak kudeta, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang memantau penangkapan yang sebagian besar dilakukan setiap malam. Dari jumlah tersebut, 375 orang masih ditahan, katanya.