Alue menambahkan gambut bersifat unik namun rentan terhadap gangguan dan degradasi sehingga pengelolaannya harus hati-hati dan bijaksana, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Banyak pihak berkepentingan terhadap ekosistem gambut, baik dari segi ekonomi dan masyarakat dan lingkungan, termasuk kepentingan habitat makhluk hidup lainnya di kawasan itu.

 

“Karena itu perlu ditekankan tata dan kelola secara bertanggung jawab bijaksana dan berkelanjutan di dalam bingkai sinergisitas, spirit kerja kolaboratif, multipihak dan multiguna sesuai karakteristik dan fungsi gambut. Tidak boleh berpikir sektoral tapi juga lintas sektoral, tidak hanya lintas kementerian tetapi juga lintas kepentingan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmaja menjelaskan pihaknya bertugas merehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi di areal luar konsesi, yang kerap sudah diokupasi oleh masyarakat. Karena itu, pihaknya berupaya selalu berkolaborasi dengan masyarakat desa setempat atau masyarakat dari tempat lain yang beraktivitas di kawasan itu.

“Kita bekerja sama dengan pemda, sediakan anggaran, tenaga pendamping dan mengajak masyarakat bersama-sama, meski tidak mudah. Kita ajak mereka untuk adaptasi kebiasaan seperti berbagi air sehingga dalam satu kesatuan lahan gambut tidak terjadi kekurangan air akibat penggunaan yang berlebihan,” urainya.

Kebiasaan baru lainnya yakni menghentikan penggunaan api dalam pembukaan lahan pertanian. Pengelola lahan harus tahu yang dilakukan pada satu lokasi akan berakibat pada lahan milik orang lain yang letaknya berada di dalam areal yang sama. Karena itu forum komunikasi pemilik lahan menjadi kunci pengelolaan gambut.