"Sebelum berita di Jakarta heboh, kami selalu seperti di bola-bola, saat ingin mengklaim asuransi, suami saya tidak lagi bekerja, kami ingin memulai bisnis kuliner, eh kenyataannya perusahaan pemerintah yang kami percaya ini, justru menipu masyarakatnya sendiri," ucap Susanti ketus. 

Sementara itu dari informasi yang di himpun di lapangan, perkumpulan nasabah yang merasa dirugikan ini, telah menggalang sejumlah kekuatan, yakni dalam waktu beberapa hari kedepan, meminta DPRD Riau memfasilitasi dan memberikan kesempatan agar digelar Rapat dengar pendapat, serta diberikan kesempatan agar beberapa perwakilan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya.

"Kami berharap, pihak DPRD sebagai wakil rakyat, bisa menengahi kami, dengan asuransi bumi putera, serta OJK, sehingga ada ada jalur mediasi, dan kami nasabah pun memastikan kejelasan nasib klaim kami,"ucap Arga. 

Di sisi lain praktisi paralegal, Rahman menuturkan, sebaiknya para nasabah mengahadapi dengan tenang, menempuh jalur hukum dengan tetap mengkedepankan logika-logika hukum, sehingga bisa menjerat pelaku penipuan, termasuk perusahaan plat merah. 

"Saran saya, nasabah harus melengkapi bukti, jangan sampai surat perjanjian awal hilang, karena disitulah awal kita melihat klausal hukumnya," ucap pemilik kantor paralegal Garka (Garuda Keadilan).***