RIAU24.COM - Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan jika keputusannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) merupakan hak politiknya sebagai seorang warga sipil. Ia menegaskan tidak pernah mengemis untuk meminta pangkat dan jabatan.

Dilansir dari Detik.com, Selasa, 30 Maret 2021, jawaban Moeldoko itu dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan publik, termasuk kalangan militer mengenai langkahnya di Partai Demokrat. Hal itu disampaikan dia di sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya.

Dalam video tersebut, Moeldoko menyatakan dia tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Dia mengatakan kehadirannya di Demokrat perlu dilihat secara kritis.

"Tuduhan itu tergantung bagaimana konteksnya dan siapa yang berbicara. Saya yakin Prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi, karena selama saya memimpin, saya selalu menanamkan kebajikan juga kesejahteraan dan profesionalisme, dan tidak pernah saya membuat prajurit merintih, dan seluruh prajurit tahu tentang itu," jelas Moeldoko.

"Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ketika bertugas sebagai panglima, tugas besar yang saya lakukan adalah bagaimana menjaga stabilitas dan mengawal jalannya demokrasi yang dinamis. TNI bermain di ruang sempit, tetapi dengan seni kepemimpinan, situasi itu saya hadapi. Dan pada Pemilu 2014 semuanya telah berjalan dengan baik," kata dia lagi.

Dia menambahkan, sebagai sipil konsisten mengawal stabilitas dan demokrasi. Dia mengatakan tugaas menjaga demokrasi telah melekat di hati dan mengalir dalam darahnya.