RIAU24.COM -  Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan, perombakan kabinet harus didasarkan pada kinerja, bukan pembagian kekuasaan. Yakni, menggantikan menteri yang selama ini dianggap tidak mampu menangani permasalahan di kementerian baik yang berlatar belakang politik maupun independen.

"Presiden selalu mengatakan sudah tidak ada beban lagi, itu artinya Presiden bisa melakukan reshuffle menteri dari parlemen jika kinerjanya buruk," kata Pangi, Kamis, 15 April.

Menurut dia, presiden bisa menilai kinerja kementerian yang kinerjanya baik dan tidak memuaskan dengan mengacu pada survei sebagai bahan evaluasi. Terkait, sejauh mana kepuasan publik terhadap kementerian, serta menteri yang kinerjanya dinilai baik dan tidak memuaskan publik.

"Reshuffle juga harus punya alat ukur yang jelas, tidak boleh anggapan apalagi suka atau tidak suka. Atau kurang populer di promosikan ke TV jadi dianggap tidak berhasil. Jangan ada menteri yang pekerjaannya tenang tapi bagus dan terukur," ucapnya. Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center menilai, jika sikap dan keputusan presiden atas perubahan nomenklatur didasarkan pada pertimbangan matang, maka keputusan menggabungkan 2 kementerian menjadi 1 kementerian baru sudah tepat.

“Soal perlu di-reshuffle atau tidak tetap harus ada dasar dan alasannya. Tapi itu bukan asumsi, persepsi, pemikiran liar apalagi hanya karena ini tentang suka atau tidak suka, tapi apa yang menjadi dasar pijakannya? Apa pengukurnya? Jadi bisa dipertahankan atau di-reshuffle. Setidaknya ada survei yang menjelaskan kementerian itu berkinerja baik dan tidak, ”jelas Pangi.