RIAU24.COM -  JAKARTA - Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), salah satunya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan peraturan tersebut adalah upaya untuk membangun satu komitmen sinergi dan langkah responsif serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Walaupun demikian, upaya pengendalian karhutla harus terus masif dilakukan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan agar masyarakat mewaspadai munculnya titik api pada 2021, khususnya pada musim kemarau.

KLHK juga aktif melakukan rekayasa hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Strategi lainnya dalam pencegahan karhutla yang dilakukan KLHK adalah menginisiasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal di 12 Desa model di seluruh Indonesia sejak tahun 2020 lalu.

Bersinergi dengan pemerintah, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan bagian dari grup APRIL juga melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya karhutla melalui Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village (FFVP).

Program ini mengajak masyarakat untuk turun tangan dalam melakukan pencegahan karhutla dan menjauhi praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Hingga 2020, Program Desa Bebas Api telah menjalin kemitraan dengan hampir 80 desa yang mencakup lahan seluas 753.604 hektar atau hampir sepuluh kali luas wilayah Singapura.