“Di sisi lain, kami pun meminta pemerintah untuk menanggulangi impor ilegal dan impor borongan unprocedural (under invoice, under volume, under value, pelarian HS dan transhipment) yang masih marak. Kami meminta penindakan hukum yang lebih tegas dan serius terhadap pelaku-pelakunya yang sebagian besar justru mendapatkan fasilitas jalur hijau,” pintanya.

Terkait maraknya penjualan barang impor melalui platform e-commerce, Sekjen API mengapresiasi langkah dari pemerintah yang membatasi penjualan crossborder untuk 13 produk pakaian jadi.

“Selanjutnya kami meminta pemerintah untuk membenahi dan menertibkan importir-importir yang memasukan barangnya melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) E-Commerce,” katanya.

Dari sisi ekspor, di tengah kondisi pasar global yang belum menunjukkan perbaikan dari sisi permintaan, industri TPT nasional masih terus berupaya untuk bisa mempertahankan kinerja ekspornya. Namun upaya ini masih terhambat logistik di mana freight cost naik hingga 4 kali lipat karena minimnya ketersediaan kapal maupun kontainer.