Mediasi ASEAN sejauh ini hanya membuat sedikit kemajuan. Pekan lalu, dua utusan dari blok tersebut mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan pejabat tinggi pemerintah militer, termasuk kepala militer Min Aung Hlaing. Perjalanan itu dikritik oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi, yang mengatakan mereka dilarang.

PBB, negara-negara Barat, dan China semuanya mendukung upaya perdamaian ASEAN, tetapi militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, tidak terlalu memperhatikan hal itu dan malah menggembar-gemborkan kemajuan rencana lima langkahnya sendiri menuju pemilihan baru.

Dalam pernyataannya, kantor hak asasi manusia PBB mengatakan lebih dari 108.000 orang telah meninggalkan rumah mereka di negara bagian Kayah selama tiga minggu terakhir, dengan banyak mengungsi di kawasan hutan dengan sedikit atau tanpa makanan, air, sanitasi atau bantuan medis. Bachelet mengutip "laporan yang dapat dipercaya" bahwa pasukan keamanan telah menembaki rumah-rumah sipil dan gereja-gereja dan memblokir akses ke bantuan kemanusiaan.

“Masyarakat internasional perlu bersatu dalam tuntutannya agar Tatmadaw menghentikan penggunaan artileri berat yang keterlaluan terhadap warga sipil dan objek sipil,” kata Bachelet.

Dia juga mengatakan pasukan sipil yang baru dibentuk, yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat, dan kelompok bersenjata lainnya, harus mengambil semua tindakan untuk menjauhkan warga sipil dari bahaya. Bachelet akan memperbarui badan hak asasi manusia tertinggi PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, selama sesi berikutnya pada bulan Juli, kata kantornya.

Pernyataan itu juga menyebutkan jumlah korban tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta menjadi 860, kebanyakan dari mereka pengunjuk rasa. Setidaknya 4.804 lainnya masih dalam penahanan sewenang-wenang – termasuk aktivis, jurnalis, dan penentang pemerintah militer – dengan laporan masing-masing tahanan dan anggota keluarga aktivis disiksa dan dihukum. Seorang ibu aktivis dijatuhi hukuman tiga tahun penjara menggantikan putranya pada 28 Mei, menurut kantor PBB.