"Meski belum 100 persen. Target pembangunan infrastruktur melalui program DMIJ sudah cukup memuaskan. Sisanya akan dituntaskan di sisa waktu jabatan yang ada," tutur Bupati. 

Penyematan kosa kata 'Plus' dan 'Terintegrasi' bukanlah tanpa makna. Kata 'Plus' dan 'Terintegrasi' dalam nama program DMIJ Plus Terintegrasi dimaknai sebagai ruang lingkup tugas yang diperluas dengan keterlibatan dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil. 

"Kalau dulu kan identik dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Kalau sekarang tidak lagi, mungkin penganggarannya disana, tapi pelaksanaannya juga menggandeng dinas lain," kata Bupati. 

Selain infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga fokus melaksanakan pembangunan di bidang perkebunan yang menjadi 'primadona' bagi 70 persen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. 

Pembangunan difokuskan di bidang perkebunan, bergerak pada sektor perkelapaan dengan upaya peningkatan produksi dan industrialisasi. 

Kabupaten Indragiri Hilir yang berjuluk "Negeri Hamparan Kelapa Dunia" dan diketahui merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan kelapa mencapai 400,741.84 hektare atau setara dengan 94,83 % luas perkebunan kelapa di Provinsi Riau yang berjumlah 422.600 hektare dan mencapai 11,74 % dari 3.413.300 hektare luas perkebunan kelapa nasional ini, memerlukan sejumlah inovasi untuk menggapai cita-cita pembangunan perkelapaan dan memecah kebuntuan atas sederet problema yang pernah dan masih terjadi.