Sirajudin mengatakan, sejumlah upaya yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk mensukseskan program food estate dari pemerintah pusat. food estate sendiri diketahui merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. 

"Oleh karenanya, melalui Dinas Perkebunan, dilaksanakan pembangunan infrastruktur perkebunan, kegiatan budidaya dan optimalisasi diversifikasi dan hilirisasi," jelas Sirajudin. 

Pada tahun 2021 ini, Sirajudin mengatakan, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 7.026 hektare di 12 kecamatan dengan anggaran mencapai lebih dari Rp. 24.000.000.000. Selain usulan pembangunan perkebunan dari sisi hulu, juga diajukan usulan anggaran untuk kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan kelapa. Lokasi kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan berada di 6 Kecamatan dengan anggaran mencapai Rp. 5.000.000.000 lebih. Tak hanya sampai di situ, terdapat pula penanaman pasca panen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan kelapa. 

"Usulan ini sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Semuanya mendapat respon positif," pungkas Sirajudin. 

Selanjutnya, guna mengoptimalkan program-program pada sektor perkebunan, menurut Sirajudin, pihaknya perlu memberikan perhatian terhadap para petani. Untuk itu, dirumuskan sebuah formulasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan optimalisasi pemanfaatan hasil lain dari kelapa, seperti sabut (mesocarp), air dan batang kelapa. Pemerintah mengundang para investor untuk membuka usaha dan menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir. 

"Alhamdulillah, responnya juga cukup baik. Kita concern dalam industri pemanfaatan serat sabut (coco fiber), untuk dijadikan papan dari serat sabut kelapa (coco board) yang dinamakan Kasai, singkatan dari Kelapa Sabut Inhil," tutup Sirajudin seraya mengatakan tagline "Perkebunan Untuk Kesejahteraan".