RIAU24.COM - Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri untuk masyarakat. Namun, hal tersebut justru membuat anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati kecewa.

Melansir dari Rmol.id, Mufida sendiri tak habis pikir dengan langkah pemerintah yang memperjualbelikan vaksin untuk masyarakat. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah berjanji vaksin akan digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kata dia lagi, secara tiba-tiba menerbitkan Permenkes 19/2021 sebagai perubahan kedua Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

Dalam Permenkes 19/2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksin berbayar.

Legislator Fraksi PKS tersebut berharap Presiden Jokowi tetap konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan kemudian memunculkan aturan vaksin berbayar.

"Kebijakan vaksin gratis ini untuk mempercepat target vaksinasi nasional. Termasuk sebelumnya program vaksinasi gotong royong yang ditanggung perusahaan dan gratis untuk karyawan. Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," kata Mufida, Senin 12 Juli 2021.