RIAU24.COM -  Pemerintah Indonesia berencana menjalankan rencana vaksin COVID-19 berbayar. Program yang disebut vaksinasi gotong royong individu ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan vaksinasi demi menekan laju wabah COVID-19.

Mengetahui hal tersebut, Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand, mengkritik kebijakan vaksin Gotong Royong Indonesia.

Dia mengatakan menerapkan mekanisme vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan," kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dikutip situs resmi WHO, Kamis (15/7).

Ann menyebut pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengeluarkan banyak biaya karena skema internasional COVAX sudah menjamin dosis vaksin COVID-19 untuk sekitar 20 persen populasi. Selain itu, banyak bank dunia juga sudah memberi dukungan biaya untuk proses distribusi vaksin COVID-19.

"Jadi seharusnya tidak terlalu ada banyak pembiayaan," ungkap Ann.