Tetapi kelompok hak asasi dan keluarga korban menuduh pejabat menghalangi penyelidikan ledakan, yang sejauh ini gagal meminta pertanggungjawaban pejabat tingkat tinggi atau mengungkapkan penyebab pasti dari bencana tersebut.

Pejabat sejauh ini menolak permintaan penyidik ​​utama Hakim Tarek Bitar untuk mencabut kekebalan beberapa anggota parlemen berpangkat tinggi dan kepala keamanan sehingga mereka dapat diinterogasi atas dugaan kelalaian kriminal, serta pembunuhan dengan kemungkinan niat.

Para pejabat tersebut termasuk Perdana Menteri sementara Hasan Diab, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Yousef Finianos dan Ghazi Zeiter, mantan Menteri Keuangan Ali Hasan Khalil, dan mantan Menteri Dalam Negeri Nouhad Machnouk, serta Kepala Keamanan Umum Mayor Jenderal Abbas Ibrahim.