RIAU24.COM -  Persoalan hak asasi manusia (HAM) tidak menjadi prioritas DPR dalam uji kelayakan terhadap Jenderal Andika Perkasa dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang akan digelar pada Sabtu (6/11).

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran HAM Jenderal Andika tersebut.

Menurutnya, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Jenderal Andika sudah selesai.

"Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby dilansir dari CNNIndonesia Kamis (4/11).

"Jadi itu sudah selesai. Saya rasa teman-teman di Komisi I tidak akan membahas soal itu," sambungnya.

Bobby memperkirakan proses uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika nantinya akan berjalan lancar. Menurutnya, anggota Komisi I DPR sudah terlihat antusias untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika.