Beberapa diantara mereka seperti Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif.

Kemudian Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Salah satu orang yang telah menandatangai petisi ini, Khoirunnisa menuturkan menunda Pemilu 2024 berarti melanggar hukum tertinggi Negara Republik Indonesia.

"Namun nyatanya, Khorunnisa menyebut, para elite partai DPR malah memperluas dukungan agar dapat mengubah konstitusionalitas pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden," ujarnya dikutip dari detik.com.

"Bahkan, kata dia, tiga partai, yakni PKB, Golkar, dan PAN, sudah terang-terangan memberikan sinyal dukungan penundaan pemilu," sebutnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap penundaan Pemilu 2024.