Keluhan Gubernur Riau ini disambut senada oleh Kepala Daerah lainnya, yang tidak menginginkan tenaga honorer dihapus.

Poin kedua yang disampaikan oleh Gubri Syamsuar adalah kesempatan posisi Direktur Rumah Sakit yang bisa diisi oleh pihak Swasta, karena sudah dibuka asesmen belum ada yang mengisi jabatan Rumah Sakit Jiwa Tampan dikarenakan regulasi.

“Riau berdekatan dengan Malaysia, banyak masyarakat kita lebih memilih berobat ke negeri jiran, maka dari itu menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam negeri, tetapi kita mempunyai kendala dalam pengisian jabatan dikarenakan regulasi yang mewajibkan Direktur Rumah Sakit harus memiliki sertifikat Diklat PIM, oleh karena itu ASN dengan disiplin pendidikan kedokteran kurang minatnya dalam mengisi jabatan direktur. Semoga regulasi ke depan, dokter swasta juga bisa mengisi direktur rumah sakit daerah,” jelas Gubri Syamsuar yang langsung ditimpali oleh Gubernur DKI yang menjadi pimpinan rapat di Rakernas tersebut.

Gubernur Riau meyakini dokter-dokter sudah memiliki kompetensi sesuai keahliannya, tanpa harus melalui Diklatpim dahulu.

Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut menyampaikan rumah sakit yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mempunyai urgensi, dan perlu ditanggapi langsung oleh KASN dan Kementerian terkait.

“Saya sependapat dengan Bapak Gubernur Riau, pelayanan kesehatan di provinsi yang bertetangga menjadi urgensi tersendiri, mungkin KASN bisa menentukan waktu yang dibutuhkan segera mungkin untuk mengatur kembali regulasinya” kata Anies Baswedan