Kedua, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu.

Semua itu melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyusunannya.

Sehingga diharapkan, seluruh pihak termasuk DPR RI akan bekerja maksimal untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara pemilu.