RIAU24.COM -  PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat koordinasi (Rakor) kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda Riau, serta dengan para petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait di Provinsi Riau.

Gubri menyampaikan, rakor ini dalam rangka untuk mendengar aspirasi, baik dari aspirasi petani berbagai asosiasi, maupun asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit termasuk PKS. 

Ia menerangkan, dalam pertemuan ini juga dibahas tidak adanya kepastian berkaitan dengan pembeli CPO yang sudah mulai menumpuk di PKS ini. Sehingga para petani sulit menjual CPO yang terkumpul. Akibatnya jika selalu ditimbun maka tangki timbun perusahaan dikhawatirkan bisa penuh.

"Itu yang barangkali problemnya, kemudian tadi masih ada petani swadaya belum memiliki kelembagaan belum juga mengadakan kemitraan dengan para pemilik PKS," ujarnya, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Selasa (17/5/2022).

zxc1

Syamsuar melanjutkan, berkaitan dengan banyaknya para petani swadaya yang belum menjalin kemitraan dengan PKS, maka ia meminta bupati dan wali kota untuk membantu para petani membangun kemitraan tersebut.