Di Indonesia, keabsahan legalitas produk dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kayu disebut legal bila sumber, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, serta perdagangan atau pemindahtanganannya memenuhi peraturan berlaku.

Sertifikat SVLK menjadi jaminan bagi konsumen di luar negeri. Selain SVLK, terdapat sejumlah sertifikasi legalitas lain yang juga diakui dan digunakan untuk perdagangan di berbagai negara. Di antaranya Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dan Forest Stewardship Council (FSC). Ada juga FLEGT License keluaran Uni Eropa (UE) bagi negara yang memiliki kerja sama voluntary partnership agreement (VPA). VPA merupakan kesepakatan bilateral yang mengatur perdagangan kayu dari negara produsen kayu ke negara-negara UE.

FLEGT License digunakan untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan produk kayu ilegal. Sertifikat tersebut menjamin kayu yang berasal dari negara VPA telah dipanen, diproses dan diekspor berdasarkan prinsip berkelanjutan sesuai hukum berlaku. Indonesia menjadi satu-satunya negara VPA yang mengantongi sertifikat produk kayu (SLK) yang setara dengan FLEGT License.

Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar meningkatkan pangsa pasar produk kayu di UE di tengah rencana penerapan kebijakan rantai pasok bebas deforestasi atau Deforestation-Free Supply Chain (DFSC). Duta Besar Indonesia untuk Belgia merangkap Luksemburg dan UE Andri Hadi mengatakan, meski belum mendominasi pasar UE, kinerja ekspor produk kayu Indonesia menunjukkan peningkatan sejak terjalin FLEGT VPA.

Andri menjelaskan, saat FLEGT VPA pertama kali terjalin pada 2016, ekspor produk kayu Indonesia tercatat 813,5 juta euro. Angka ini naik secara konsisten hingga mencapai 1,07 miliar euro pada 2021.

“Produk turunan kayu, seperti parket kayu, furnitur, kertasdan kayu lapis, menunjukkan kenaikan lebih dari 20 persen pada 2021 ketimbang tahun 2020,” ujarnya.