“Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang di kelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat. Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, bisa menunjukan data dan fakta-fakta di lapangan tentang perkelapa sawitan di Indonesia”ucapnya.

Lanjutnya, Pemerintah Pusat berjanji dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, akan ada kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendorong bagaimana kedepan industri kelapa sawit di Indonesia ini,  lebih baik lagi. Termasuk peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

“Kita sangat apresiasi mudah-mudahan apa yang di janjikan pak luhut tadi segera terwujud. Rencana pemerintah ini bisa memunculkan semacam trigger atau pemicu untuk perubahan harga tandan buah segar (TBS) di masyarakat yang lebih berpihak. Karena saat ini harga TBS di setiap daerah bervariasi ada yang Rp 1000/ kg ada yang Rp 800/kg tapi semuanya, dibawah Rp 2000/kg tidak seperti sebelumnya” papar dia.

Munas 1 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) tahun 2022 di ikut 160 kabupaten dari 22 Provinsi se Indonesia.***