RIAU24.COM - Malaysia telah membuat sistem pelacakan pemerintah baru untuk lebih dari 184.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di PBB di negara itu sebagai “suatu keharusan”, meningkatkan kekhawatiran tentang risiko bagi orang-orang yang tidak memiliki status hukum atau perlindungan di Malaysia. 

Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin mengumumkan bahwa pemerintah federal telah menyetujui penggunaan Sistem Informasi Pelacakan Pengungsi (TRIS) pada 22 Juli 2022, menambahkan bahwa semua pengungsi harus mendaftar pada sistem untuk “mengidentifikasi keberadaan pengungsi dan pelaporan mereka di negara ini”. .

“TRIS juga dapat memastikan apakah mereka tinggal di negara kita untuk tujuan pekerjaan atau untuk melakukan hal-hal lain yang dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional,” katanya.

Seperti dilansir Riau24.com dari Aljazeera, Jum'at, 12 Agustus 2022, PBB mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang melarikan diri dari perang, kekerasan, konflik atau penganiayaan dan telah melintasi perbatasan internasional untuk mencari keselamatan di negara lain.

Ribuan pengungsi di Malaysia telah melarikan diri dari negara-negara termasuk Myanmar, Suriah dan Yaman.

Pengumuman menteri baru-baru ini telah membawa perhatian baru pada sistem yang dimulai pada tahun 2017, dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan dan pengaruhnya terhadap kehidupan orang-orang yang sudah terpinggirkan.