RIAU24.COM - Orang-orang Rohingya tidak dapat dijamin keamanannya di Myanmar, kata para advokat, di mana pemerintah telah dituduh melakukan pelecehan selama beberapa dekade yang telah membuat etnis minoritas yang telah lama dianiaya sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan.

Bagi hampir satu juta orang Rohingya yang tinggal di pemukiman pengungsi terbesar di dunia di negara tetangga Bangladesh, kondisinya buruk dan peluang terbatas yang ada perlahan-lahan menghilang, kata kelompok hak asasi manusia dan penduduk.

Pada peringatan kelima operasi militer Myanmar yang memaksa lebih dari 740.000 Rohingya meninggalkan negara itu, dilema tidak dapat kembali ke rumah sambil berjuang untuk bertahan hidup di Bangladesh tampak besar bagi para pengungsi di kamp-kamp labirin terpal dan bambu yang berdesakan di bukit-bukit bertingkat. .

“Kami sudah cukup, kami ingin segera pulang ke Myanmar,” kata Azra Khatun kepada Al Jazeera dari kamp pengungsi Balukhali.

“Agar anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan dan hidup normal dan layak,” ujarnya.

Dua dari tiga anak Khatun lahir di Bangladesh setelah dia melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 – sebuah kampanye yang menurut misi pencari fakta PBB termasuk pembunuhan massal terhadap warga sipil Rohingya, pemerkosaan geng, dan pengusiran paksa.