RIAU24.COM - Komisi I DPRD Riau menilai, kenaikan tarif parkir yang terjadi di Kota Pekanbaru, lemah secara hukum. Sebab, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menaikkan tarif hanya berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako). 

Terlebih selama ini, jika ada kasus kehilangan kendaraan di tempat parkir, tidak ada yang bertanggungjawab. Komisi I menilai, kalau mau dinaikkan dengan syarat pelayanan lebih utama. Jika barang hilang harus tanggungjawab. 

"Karena itu melibatkan publik, itu berupa badan publik. Kalau badan publik itu berupa Peraturan Daerah (Perda), bukan Peraturan Walikota (Perwako). Karena perwako itu hanya kesepakatan eksekutif saja tanpa melibatkan legislatif. Bagi saya Perwako itu rawan," kata Anggota Komisi I Mardianto Manan, Kamis (1/9/2022). 

Atas dasar itu, Mardianto menyebut, jika Pemko berpegang hanya dengan Perwako saja, secara hukum itu lemah. Apalagi, menurut dia, jika pemerintah mengambil uang dari rakyat, harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. 

"Perwako saya rasa secara hukum, karena ini mengambil uang dari kantong rakyat itu agak lemah menurut saya. Tapi kalau itu Perda, ada tinjauan sosiologis, ada tiga tinjauan itu. Di dalam itu ada Naskah Akademis (NA). NA ini menceritakan tentang bersebab dia naik. Di kaji dalam NA tadi," kata dia. 

"Yang punya NA itu adalah Ranperda, yang cikal-bakal menjadi Perda. Kalau Perwako tak ada NA, tak ada kesepakatan. Lalu kalau Perda itu jadi, bunyi lah kalimat pertama walikota bersama DPRD mengesahkan Perda ini, artinya dilibatkan DPRD Kota. Jangan suka-suka walikota aja," tegas dia.