Menurut dia, problematika di Pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik.

Hasto pun menyinggung tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesis terhadapnya.

Di sisi lain, kata dia, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara.

Lantas, dia mempertanyakan ihwal bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesis Jokowi.

"Ini kan jadi kontradiktif dan rumit. Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," pungkasnya.

(***)