RIAU24.COM - Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mengaku meragukan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan generasi muda di Provinsi Riau.

Ia menekankan, untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu akomodasi yang sangat baik. Sejauh ini kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan belum merujuk pada skala prioritas.

Padahal, kata politisi PAN ini, negara sudah memberikan mandatori anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat direalisasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ratusan miliar anggaran di sektor pendidikan kita didominasi proyek-proyek kecil, seperti membangun pagar, mengecat ulang, mengecat pagar, dan proyek kecil lain. Yang semuanya itu tidak ada kaitan dengan mutu pendidikan," kata Ade, Senin (7/11/2022).

Di tahun 2023 nanti, mestinya menjadi titik awal bagi Pemprov Riau, khususnya Dinas Pendidikan untuk membenahi sektor pendidikan. Ia ingin, Disdik tidak lagi berpatokan kepada proyek-proyek kecil saja, seperti yang terjadi selama ini.

"Jangan bangun pagar saja, harus ada program-program yang memang sifatnya membangun bangsa. Misalnya APBD Riau difokuskan untuk mencetak 100 doktor tiap tahun atau 100 magister. Kemudian nanti dari DAK dan DAU untuk menunjang fasilitas yang lebih substansial,"ujar dia.