Dari tiga kepala staf yang ada juga tidak ada satupun yang pernah bertugas di “lingkaran” Jokowi seperti ajudan, Paspampres, Sekretaris Militer ataupun berdinas di Solo saat Jokowi masih menjadi Wali Kota.

”Jika berkaca dari sisi pengalaman manajerial dan penugasan, tiga kepala staf yang ada juga sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Karena itu, faktor kepercayaan dan kenyamanan kelihatannya tetap akan menjadi alasan terkuat Jokowi memilih siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya,” katanya.

Dengan kata lain, kata dia, pengalaman atau rekam jejak sebelum jadi kepala staf, apakah pernah tercatat memberi impresi dalam penyelesaian/pelaksanaan isu yang menjadi concern presiden atau tidak dapat menjadi penentu.

Jika Presiden Jokowi mempertimbangkan penguatan implementasi visi Poros Maritim Dunia maka pilihan mengajukan Laksamana Yudo memiliki pertimbangan kuat dan berdasar. Apalagi, merujuk pada Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.

“Tentu saja, memperhatikan moril para prajurit terutama dari TNI AL semakin cukup beralasan mengingat hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014,” tandasnya.

(***)