Pemda Dihimbau Terapkan Digitalisasi Keuangan, Bupati Siak Sebut Dukung dan Sudah Mulai Laksanakan
RIAU24.COM - SIAK- Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyatakan siap menjalankan kebijakan digitalisasi dibidang ekonomi dan keuangan pemerintah, yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah pusat untuk memperkuat cadangan devisa negara. Salah satu kebijakan yang diharapkan pemerintah pusat pada saat ini ialah menerapkan pemakaian QRIS hingga di daerah untuk mengurangi kebutuhan terhadap mata uang dolar.
Hal itu disampaikan Bupati Siak Alfedri saat menghadiri Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022 bersama Bupati dan Walikota dan Gubernur, yang diundang oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Rakor tersebut dilaksanakan menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD. Turut hadir dalam kesempatan itu sebagai keynote speaker Menko Ekonomi Airlangga Hartanto, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkominfo Jhoni F Plate.
"Kita siap mendukung kebijakan peningkatkan digitalisasi didaerah sebagaimana program Bapak Presiden, sebagai bagian dari target digital economy framework. Bukti dukungan kita, kita sudah mulai menerapkan kebijakan digitalisasi dibidang ekonomi dan keuangan tersebut dengan menggandeng Bank Riau, BNI, dan Bank Mandiri sebagai mitra untuk melaksanakan pembayaran transaksi secara digital lewat QRIS untuk mengoptimalkan penerimaan daerah" kata Bupati Alfedri usai menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Le Méridien, Jl. Jenderal Sudirman Kav 18 - 20 tersebut, di Jakarta, Selasa (6 /12/22).
Pemanfaatan QRIS tersebut kata dia misalnya, bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar PBB, pajak daerah, pajak restoran, zakat infak, hingga pembayaran tiket masuk ke tempat wisata. Selain itu sebut orang nomor satu Negeri Istana ini, digitalisasi transaksi keuangan daerah juga sudah dilakukan dengan menerapkan aplikasi Cash Manajemen Sistem (CMS)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mendorong pemerintah daerah segera mempercepat transformasi digital terkait ekonomi dan keuangan, sebagai salah satu agenda prioritas yang dihasilkan dalam KTT G20, di Bali yang lalu.
