RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Selasa (6/12/2022) pagi.

Pengesahan dilakukan DPR di tengah-tengah perdebatan antara Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Perdebatan dimulai setelah Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto membacakan laporan Komisi III DPR, Dasco selalu pimpinan sidang menegaskan, RUU ini telah disepakati oleh 9 Fraksi termasuk PKS.

Namun, PKS memberikan catatan dan ia memberikan kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan catatannya.

Kemudian, saat Anggota Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis diberikan kesempatan tersebut ia tidak hanya menyampaikan catatan fraksi, tapi juga mengatakan ingin menggugat RUU ini secara personal ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan Iskan tersebut langsung dihentikan Dasco dan ia tidak terima dan mengatai Dasco seorang diktator.