RIAU24.COM - Bangladesh akan mengadakan pemilihan umum berikutnya pada minggu pertama Januari 2024, Perdana Menteri Sheikh Hasina, pemimpin Liga Awami, mengumumkan di Cox Bazar Dhaka pada hari Rabu.
Perdana Menteri Sheikh Hasina mengimbau masyarakat untuk memilih Liga Awami untuk melanjutkan momentum pembangunan negara Asia Selatan yang terletak tepat di atas Teluk Benggala itu.
"Dari 2009 hingga 2022 ada proses demokrasi di negara yang mengarah pada pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Bangladesh mendapat pengakuan sebagai negara berkembang," kata Hasina seperti dikutip surat kabar The Daily Star.
Pria berusia 75 tahun itu mengecam mantan perdana menteri Khaleda Ziya yang dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menuduh anggota BNP terlibat dalam pencucian uang.
Dia juga menyebutkan bahwa Khaleda Zia menggelapkan uang panti asuhan dan karena alasan itu, dia telah dihukum karena korupsi selama 10 tahun.
"Dan putranya Tarique Rahman, yang dikenal menyedot uang negara, telah dihukum selama tujuh tahun dan didenda Taka 20 crore."
"Dan putranya Tarique Rahman, yang dikenal menyedot uang negara, telah dihukum selama tujuh tahun dan didenda Taka 20 crore." BNP menuduh bahwa Sheikh Hasina menggunakan mesin negara untuk menghentikan cara mereka menjangkau orang-orang menjelang pemilu. Namun, pihak Hasina mempublikasikan visual temuan bahan peledak dari Mabes BNP.
Sementara itu, AS memperingatkan warganya di Bangladesh tentang unjuk rasa BNP yang direncanakan pada 10 Desember di Dhaka, dengan mengatakan prihatin dengan laporan intimidasi dan kekerasan politik menjelang pemilihan umum berikutnya.
"Anda harus menghindari demonstrasi dan berhati-hati di sekitar pertemuan besar. Tinjau rencana keamanan pribadi; tetap waspadai lingkungan Anda, termasuk acara lokal; dan pantau stasiun berita lokal untuk pembaruan," kata Kedutaan Besar AS di Dhaka.
Baca Juga: Jembatan Runtuh Di Brasil, Asam Sulfat Tumpah Ke Sungai Picu Krisis Ekologis
Utusan AS untuk Bangladesh, Peter Haas, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Washington menyerukan kepada semua partai politik untuk menghormati aturan hukum menjelang pemilihan umum.
“Laporan berita tentang intimidasi dan kekerasan politik di Bangladesh sangat mengganggu. Pemilihan umum yang bebas dan adil tidak dapat berlangsung di lingkungan seperti itu. Kami meminta semua pihak untuk menghormati aturan hukum dan menahan diri dari kekerasan, paksaan, intimidasi, atau retribusi. Terlebih lagi , agar jurnalis dapat meliput pemilu secara bebas dan lengkap, mereka harus dilindungi dari pelecehan dan kekerasan," kata Peter Haas, duta besar AS untuk Bangladesh seperti dikutip surat kabar The Daily Star.
Jatiya Sangsad, parlemen Bangladesh, terdiri dari 350 kursi termasuk 50 kursi yang disediakan khusus untuk perempuan, yang pertama di negara mayoritas Muslim. Aliansi Besar pimpinan Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina saat ini memiliki 302 kursi di parlemen, diikuti oleh Partai Jatiya pimpinan Hussain Ershad (26) dan Partai Nasionalis Bangladesh pimpinan Khaleda Zia (7).
***
