Pasal tersebut menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Saya rasa sudah sangat jelas, bila bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja," sebutnya.

" Jika dibiarkan, usulan penundaan pemilu hanya menjadi perbuatan melanggar konstitusi," sebutnya.