RIAU24.COM - Persoalan dana bagi hasil (DBH) yang diributkan Bupati Kepulauan Meranti M Adil viral belakangan ini. DPRD Riau ikut menyoroti persoalan DBH yang dinilai tidak adil dan tidak transparan terhadap daerah. 

"Memang kondisinya tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dalam beberapa hal, saya tidak setuju atau berlawanan dengan Bupati Adil itu, tapi untuk hal ini, dengan DBH untuk Riau ini saya setuju dengan dia," kata Anggota DPRD Riau Dapil Kepulauan Meranti Eddy A Mohd Yatim, Senin (12/12/2022). 

Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat di Meranti memang cukup memprihatinkan. "Memang ketika kita turun kesana itu, melihat masyarakatnya tak ada harapan hidup," tambah dia. 

Ia juga menyebut, tidak tahu bagaimana skema pembagian DBH terhadap daerah oleh pemerintah pusat. Meski secara teknis tidak mengetahui, Eddy yang sering turun ke Meranti merasakan ketidakseimbangan ekonomi masyarakat di kabupaten tersebut. 

"Kita kan tak tahu ni bagaimana pola pembagian hasil sumber daya kita dari pusat itu seperti apa, ya walaupun secara teknisnya kita tahu, tapi tetap saja tak seimbang antara apa yang kita berikan dengan yang didapatkan," kata dia. 

Ia juga melihat belum ada transparansi terkait pembagian DBH yang diterima pemerintah daerah selama ini. "Kita kan ngotot ni kepada Pemprov, pola pembagiannya seperti apa, Pemprov ni kan menahan-nahan, ntah berapa hasil, berapa produksinya, berapa yang didapatkan, tak ada transparansi terkait itu," kata dia.