Oleh sebab itu, dia menilai wajar jika pencapresan didominasi pimpinan partai.

"Kalau presiden sibuk ikut urusan pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi, itu jadi tidak baik buat demokrasi kita," ujarnya.

"Desain konstitusi juga mengamanatkan partai politik yang punya hak dan wewenang dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi, sudah sewajarnya pencapresan menjadi domain pimpinam partai," sebutnya.