Kemudian, Saleh juga mengaku telah mendengar perppu ini juga dikeluarkan untuk menggugurkan keputusan MK yang mengatakan bahwa UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat.

"Apa betul seperti itu? Apa benar dengan keluarnya perppu ini, status inkonstitusional bersyarat jadi hilang? Ini pun pemerintah yang mestinya menjelaskan," kata Saleh.

Saleh juga melihat dan menegaskan bahwa setiap produk Perppu, tentu perlu mendapat persetujuan DPR. Untuk itu, perlu ada kajian. Masing-masing partai kata Saleh akan membahas dan memberikan pandangannya.

"Pada akhirnya, DPR secara kelembagaan akan menyatakan pendapat menerima atau menolak. Jika menerima, berarti berlaku, jika menolak berarti tidak berlaku. Dalam posisi ini, DPR tidak berhak menambahi dan mengurangi subtansi dan isi perppu tersebut. Fraksi PAN akan membahas dan mempelajari ini secara baik agar menghasilkan keputusan terbaik pula," tutupnya.

(***)