RIAU24.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih akan melaporkan dugaan kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menemui Komisi II DPR pada hari ini Rabu (11/1/2023).

Koalisi Masyarakat Sipil diagendakan menghadiri forum Rapat Dengar Pendapat Umum.

Hal ini diungkapkan oleh Kurnia Ramadhana selaku Juru Bicara Koalisi.

Kurnia mengungkapkan, dugaan kecurangan itu meliputi instruksi untuk memanipulasi data dan dokumen, yang diikuti intimidasi serta intervensi jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada penyelenggara pemilu daerah.

"Dugaan praktik lancung tersebut dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), menjadi Memenuhi Syarat (MS), sehingga partai politik terkait yang awalnya Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi Memenuhi Syarat," ujar Kurnia melalui keterangannya, Selasa (10/1/2023) dikutip sindonews.com.

Sosok yang juga Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut mengungkapkan untuk membuktikan dugaan tersebut, Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membuka Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Partai Politik, khususnya penyelenggara pemilu daerah.