"Sehingga akreditasinya itu hanya bergantung pada apa yang disajikan oleh sistem. SMA Plus telah meng-upload 35 instrumen, tapi yang terbaca hanya 18, yang 17 lagi tidak terbaca. Dan tidak ada surat dari Badan Akreditasi Nasional untuk memverifikasi ke sekolah apakah betul sekolah hanya meng-upload 18 item. Tau-tau disurati bahwa SMA Plus tidak lulus akreditasi. Ini kan merugikan sekolah," papar Ade. 

Ia menyebut, peserta didik SMA Plus setiap tahun mendapatkan 40 persen porsi untuk bisa diterima langsung melalui jalur prestasi di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Dengan tidak lulusnya akreditasi, maka anak-anak ini hanya bisa ditampung sebesar 5 persen. 

"Kan siswa dirugikan. Saya protes keras kepada badan akreditasi nasional. Mengapa mereka tidak melakukan visit ke sekolah, dan mengapa mereka tidak melakukan verifikasi, dengan cara menyurati sekolah. Nggak ada klarifikasi ke sekolah," jelas Ade. 

Ia minta gubernur selaku Kepala Daerah menyurati BAN, bahwa ini kejadian yang luar biasa, dikarenakan bukan faktor manusia. Tapi oleh faktor sistem BAN itu sendiri. "Dan kealpaan mereka tidak turun, tidak visit langsung. Sehingga menyebabkan, SMA Plus tidak lulus akreditasi. Ini kan citra buruk pendidikan di Riau. Dan ini nggak main-main. Kita sama tahu SMA Plus ini merupakan SMA yang standarisasinya itu sangat bagus. Karena sistem begini mereka gagal untuk membawa Riau ke kancah yang bagus," kata dia. 

Tapi, kata dia, masih ada batas waktu sampai tanggal 17 Januari. Ia minta gubernur menyurati secara langsung BAN, bahwa ini kejadian luar biasa bukan karena faktor sekolahnya tidak bagus. 

"Tapi ada tahapan akreditasi itu tidak dilalui oleh Badan Akreditasi Nasional. Mereka tidak turun, mereka hanya melihat di online," jelasnya.