Penilaian Bawaslu pun, kata dia, dinilai ambigu karena tidak disertai penjelasan soal apa yang dilanggar.

"Pelanggaran seperti apa? Dijelaskan dong. Safari politik ini kan ditujukan untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat di daerah. Lebih jauh, agar masyarakat lebih mengenal calon pemimpinnya, tidak lagi beli kucing dalam karung yang hanya mengandalkan pencitraan," tuturnya.

Kemudian, Kamaludin mempertanyakan soal penilaian tersebut hanya menyasar pada Anies saja, namun tidak pada calon kandidat lain, yang terindikasi melakukan kampanye saat masih menjabat sebagai pejabat publik.

Sedangkan safari politik Anies justru dilakukan secara mandiri tanpa berpotensi menggunakan anggaran negara.

"Mungkin karena sudah tidak menjabat sebagai pejabat publik, sehingga dipermasalahkan. Bagaimana dengan yang masih menjabat? Bahkan menurut kami, tanpa jabatan apa pun beliau justru mencerminkan kejujuran, gerakan ini tidak memakai anggaran negara berkedok kunjungan kerja, seluruhnya mandiri, hanya dibantu oleh partai pengusung," tandasnya.

(***)