RIAU24.COM -Dalam rangka penertiban pedagang kaki lima, Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis mendengarkan dan menyelaraskan informasi dari Satpol PP Kabupaten Kampar, bertempat di Ruang Rapat Kantor Satuan Polisi PP Kampar, Selasa 21 Februari 2023 kemarin.

Febriza Luwu selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan tujuan kedatangan Komisi I adalah untuk saling Hearing dan berkomunikasi dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) serta hal lain dalam internal Satpol  PP sendiri.

"Tentunya banyak hal yang akan diselaraskan fungsi dan tugas Satpol PP di tengah masyarakat. Sampai hari ini tugas dan fungsi mereka berjalan dengan baik sesuai dengan arahan komando tertinggi. Inilah yang harus dipahami bersama sehingga jalannya fungsi Satpol PP yang salah satunya adalah menegakkan Perda berjalan dengan baik," tegas Febriza Luwu.

Sekretaris Satpol PP Kampar Ahmad Zaki menjelaskan tugas Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima dan menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan aturan dan Tupoksi Satpol PP, sebagaimana diketahui bersama permasalahan PKL terjadi di setiap daerah yang susah ditertibkan namun di Kabupaten Kampar sebagian sudah bisa diatasi untuk tidak berjualan di pinggir jalan atau trotoar.

"Dimana Kami menempatkan 2 (dua) orang anggota Satpol PP di setiap desa dimana tugas mereka setiap hari ikut bekerja sama memantau kegiatan dan perkembangan di lapangan dan hasilnya akan dilaporkan ke Marbes. Dengan adanya Satpol PP di desa ini dapat membantu desa dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dan cepat tanggap apabila ada permasalahan, tentunya ini semua dilakukan dengan mengikuti arahan dalam 1 (Satu) komando," jelasnya.

Kemudian, Nanang Haryanto selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis mengatakan Kabupaten Bengkalis juga menempatkan Satpol PP di kecamatan, hanya bedanya di Kabupaten Bengkalis strukturnya ada di bawah kecamatan sehingga arahan ada di 2 komando, ini yang sedikit membuat rancu Satpol PP yang ada di Kab. Bengkalis.