Tetapi tiga lembaga utama Uni Eropa dan kementerian pertahanan Denmark telah memberikan perintah kepada karyawan mereka untuk menghapus aplikasi dari perangkat seluler yang digunakan untuk bisnis resmi.

Pemerintah telah memberlakukan larangan serupa di Kanada dan AS.

De Croo mengatakan bahwa larangan yang diberlakukan oleh Belgia didasarkan pada peringatan yang dikeluarkan oleh pusat keamanan sibernya dan layanan keamanan negara, yang menyatakan bahwa data pengguna dapat dipanen oleh aplikasi dan algoritma dapat diubah untuk memanipulasi konten dan umpan beritanya.

Para pejabat itu lebih lanjut memperingatkan bahwa TikTok dapat dipaksa untuk memata-matai Beijing.

"Kami berada dalam konteks geopolitik baru di mana pengaruh dan pengawasan antar negara telah bergeser ke dunia digital," kata de Croo, dalam sebuah pernyataan online.

"Kita tidak boleh naif. TikTok adalah perusahaan China yang saat ini wajib bekerja sama dengan dinas intelijen. Inilah kenyataannya. Melarang penggunaannya pada perangkat layanan federal adalah akal sehat," tambahnya.