RIAU24.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyoroti kondisi hukum Indonesia saat ini yang seakan melupakan asas kepantasan dan kepatutan. 

Padahal negara ini memiliki Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan sebagai lembaga yudikatif tertinggi.

"Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya, tapi kita berhadapan dengan realita yang ada," ujar Surya Paloh dalam pidatonya di Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-3 Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Jumat (10/3).

"Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih," sambungnya.

Jika asas kepatutan dan kepantasan dalam menjalankan pembangunan hukum tak dijaga, hasilnya adalah semakin tingginya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. 

Lembaga sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dinilai tak dapat mencegah hal tersebut semakin merebak di bangsa ini.