Menanggapi itu, Bagian Kepegawaian Aceng Rouf menjelaskan bahwa permasalahan penempatan PPPK ini salah satunya adalah data Dapodik yang tidak update sehingga menjadi potensi yang tidak sesuai dengan alamat sekolah dan lainnya sehingga berpengaruh pada penempatan tenaga PPPK tersebut, namun dari informasi yang diterima dalam tanda petik untuk tahun 2023 ini bisa dipenuhi.

"Kita di BPKSDM hanya menerima serta menjalankan regulasi dari pusat," ucap Aceng Rouf.

Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto mengajak BKSDM Kota Tangerang dalam memberikan solusi terhadap kewenangan yang telah ditetapkan oleh pusat namun tidak sesuai di daerah karena banyak ketetapan yang telah dibuat oleh pusat selalu berubah-rubah karena di Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa pulau yang jarak tempuhnya jauh sehingga menjadi kendala bagi tenaga PPPK menerima hasil penempatan tersebut.

H. Arianto menambahkan "Mari kita sama-sama saling mendorong dan berkonsultasi ke DPR RI terhadap penempatan PPPK ini supaya bisa terselesaikan secepat mungkin dengan usaha yang semaksimal mungkin dalam membantu PPPK mendapatkan penempatan yang sesuai dengan jarak tempuhnya,"ujarnya.

Febriza Luwu berharap jika ada ruang dan kewenangan daerah untuk mengatur penempatan tersebut maka sebaiknya segera dilakukan, sebab daerah lebih mengetahui kebutuhan tenaga guru di masing-masing sekolah, begitu juga tenaga kesehatan.