RIAU24.COM - Truk batubara penyebab rusak parahnya jalan provinsi, tepatnya jalan lintas Peranap-Air Molek Indragiri Hulu (Inhu) mendapat sorotan khusus dari Anggota DPRD Riau, Mardianto Manan. 

"Padahal itu jalan provinsi sudah mengarah ke jalan nasional. Jalannya seperti kubangan kerbau saja. Seakan tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi. Kesimpulannya ada di pemerintah provinsi, Dinas Perhubungan tak bermanfaat, tak berguna untuk melakukan pencegahan-pencegahan truk batubara," kata Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Inhu-Kuansing tersebut, Rabu (14/6).

Bahkan dia meyakini perusahaan dan truk batubara tersebut dilindungi oleh kekuasaan.

"Dibiarkan begitu saja. Mobil batubara itu seperti punya backing yang tinggi gitu. Jadi suka-sukanya saja. Mau hancur tidak urusan. Tak peduli sama sekali bagaimana caranya mereka harus punya akses jalan sendiri," ujarnya.

Keberadaan perusahaan batubara bersama armada truk yang menggunakan jalan umum lalu merusaknya, dikecam Mardianto sebagai kerugian bagi APBD Riau. Padahal Gubri tutur dia, punya Dinas Perhubungan, bisa diarahkannya masalah tonase. 

"Masalah tonase itu Dishub yang mengaturnya. Bahkan tahun 2023 ini Presiden menghimbau bebas ODOL (Over Dimensi dan Over Loading). Jadi ODOL tidak ada lagi, ini sekarang sudah bulan Juni, jadi kapan bebas ODOL. Kalau itu tidak didukung, sama saja Gubri tidak mendukung kebijakan Presiden. Kan tak mungkin Presiden turun ke lokasi. Apa harus nunggu Presiden turun dulu seperti di Lampung dan di Jambi," papar Mardianto.