RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertanggung jawab karena telah menyuarakan soal kabar bocornya putusan MK.

SBY juga diminta bertanggung jawab soal sistem proporsional diubah menjadi tertutup dikutip dari inilah.com, Jumat 16 Juni 2023.

Sejatinya, rumor yang disebarkan SBY tidak sesuai dengan fakta yang diputuskan MK.

Menyikapi hal ini, dia meminta pihak kepolisian untuk turun tangan karena persoalan ini sudah bisa dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Namanya hukum tidak ada diskriminasi, siapa yang melanggar hukum maka dia akan diproses ya. Tentu mereka akan dipanggil atau diperiksa (dalam waktu dekat atau lama) kalau memang ditemukan (unsur pidana) ya," ujarnya.

Untuk diketahui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menanggapi unggahan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, soal isu perubahan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup.