RIAU24.COM - Twitter telah mendesak pengadilan federal AS untuk mengubah atau menghentikan perintah Komisi Perdagangan Federal (FTC) yang memungkinkannya memantau praktik keamanan data aplikasi media sosial tersebut.

Pengacara Elon Musk telah mengklaim bahwa begitu miliarder berusia 52 tahun itu mengambil alih perusahaan tahun lalu pada bulan Maret, FTC mengintensifkan penyelidikannya terhadap perusahaan yang telah lepas kendali dan menjadi tercemar oleh bias, lapor kantor berita AP.

FTC telah memantau Twitter sejak memberikan persetujuan atas perintah tersebut pada tahun 2011 menyusul tuduhan penyimpangan data keamanan. Tetapi para pengacara telah mengklaim bias begitu Musk membeli perusahaan tersebut.

Itu terjadi setelah laporan pada bulan Maret mengungkapkan bahwa FTC sedang menyelidiki PHK massal Musk di Twitter dan mencoba untuk mendapatkan komunikasi internalnya sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap praktik privasi dan keamanan siber perusahaan media sosial, menurut dokumen yang dijelaskan dalam laporan kongres.

Pada Mei 2022, Twitter membayar hampir $150 juta karena melanggar perintah persetujuan 2011, sekitar lima bulan sebelum Musk mengambil alih.

Versi terbaru menetapkan prosedur baru yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan program perlindungan privasi yang ditingkatkan serta meningkatkan keamanan informasi.