"Ini yang menurut saya tidak boleh kita tolerir hukum dijadian alat politik, itu tidak benar, itu menentang prinsip-prinsip demokrasi," kata Masinton melansir dari inilah.

Sebelumnya KPK membantah ada muatan politik dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. KPK mengklaim memeriksa Cak Imin pasca deklarasi Bacawapres tidak berkaitan dengan politik.