RIAU24.COM - Kelompok-kelompok hak asasi manusia pada hari Selasa mendesak Indonesia untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh perusahaan milik negara ke Myanmar, di mana Indonesia telah berusaha untuk mempromosikan rekonsiliasi sejak kudeta militer 2021 memicu konflik yang meluas.

Kelompok-kelompok mengajukan pengaduan kepada komisi nasional hak asasi manusia Indonesia pada hari Senin menuduh bahwa tiga pembuat senjata milik negara telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta, menurut Feri Amsari, penasihat hukum para aktivis.

Myanmar telah dilanda kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintah yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu.

Kelompok yang menyusun pengaduan termasuk dua organisasi Myanmar, Organisasi Hak Asasi Manusia Chin dan Proyek Akuntabilitas Myanmar, dan Marzuki Darusman, mantan jaksa agung Indonesia dan advokat hak asasi manusia.

Mereka menuduh dalam keluhan mereka bahwa produsen senjata negara Indonesia PT Pindad, pembuat kapal negara PT PAL dan perusahaan kedirgantaraan PT Dirgantara Indonesia telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North, yang mereka katakan dimiliki oleh putra seorang menteri di pemerintahan militer.

PT Pindad dan PT PAL tidak segera menanggapi permintaan komentar. Direktur PT Pindad mengatakan kepada media sebelumnya bahwa mereka tidak menjual produk ke Myanmar sejak 2016.