Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun mengajak berbagai pihak agar tidak melakukan kampanye negatif.

"Baiknya sekarang kita hindari cara-cara kampanye negatif, penyebaran fitnah dan hoaks," katanya.

Sementara, Koordinator Staf Khusus Presidentidak menjawab secara tegas apakah Presiden Jokowi memang pernah memerintahkan Agus menghentikan kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto pada 2017 lalu. 

Namun, ia hanya meminta publik untuk melihat proses hukum Setya Novanto yang terus berjalan sampai tingkat pengadilan.

"Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap," kata Ari, Jumat (1/1).

Terkait revisi UU KPK yang turut disinggung Agus Rahardjo, Ari pun menegaskan bahwa langkah itu merupakan inisiatif DPR.