"Kami sudah menerbitkan akta pencatatan perkawinan kepada pasangan tersebut dengan mempertimbangkan perintah Mahkamah Agung dan instruksi dari otoritas pemerintah terkait," kata Hem Raj Kafle, kepala administrasi kota pedesaan Dordi.

Pada bulan Juni, Mahkamah Agung Nepal mengeluarkan perintah sementara yang mengizinkan pasangan sesama jenis untuk mendaftarkan pernikahan mereka sambil menunggu keputusan akhir.

Nepal, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, menjadi semakin progresif sejak pemberontakan Maois yang telah berlangsung selama satu dekade berakhir pada 2006. 

Dua tahun kemudian, partai-partai politik memilih untuk menghapuskan monarki Hindu yang telah berusia 239 tahun, sebuah tuntutan utama dari kelompok Maois.

(***)