"Pantauan kita di beberapa TPS PSU, semuanya berjalan lancar. Kita tekankan bagaimana KPPS bersama dengan PPK dan PPS memantau langsung, memastikan semua berjalan lancar," ujarnya.

Alasan lainnya PSU adalah keberadaan orang yang memilih di dua TPS terpisah.

"Jadi, dia (pemilih) terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) di sebuah TPS. Kemudian nyoblos di TPS di sebelahnya pakai KTP elektronik," kata Suparmin dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jambi, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/2).

KPU tidak bisa berbuat banyak terkait fenomena pemilihan itu

"Untuk pidana pemilunya, itu kewenangan pengawas pemilu bersama sentra Gakkumdu untuk memprosesnya. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Kewenangan kita menindaklanjuti yang tentu melaksanakan pemungutan suara ulang," ujar Suparmin.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin mengatakan pihaknya tidak hanya merekomendasikan PSU. Tetapi, juga melakukan proses penegakan hukum.